Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 16 tahun 2012 dokumen AMDAL meliputi Dokumen Kerangka Acuan (KA), Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Penyusunan dokumen AMDAL dapat membantu pemrakarsa untuk memperoleh izin lingkungan yang kemudian diacu untuk mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Dalam membuat dokumen AMDAL juga dapat ditambah dengan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Dokumen Lingkungan Hidup yang sesuai bagi suatu usaha dan/ atau kegiatan yang sudah berjalan adalah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup. Dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLH/SETJEN/PLA.4/12/2016 dijelaskan tentang kewajiban memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan. Apabila mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup maka batasan untuk penyusunan DELH dengan skala besaran luas lahan > 5 Ha dan atau luas bangunan > 10.000 m2 .

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup disusun oleh penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan dengan meminta bantuan kepada penyusun DELH yang telah memenuhi persyaratan yaitu memiliki sertifikat pelatihan penyusun dokumen amdal, sertifikat kompetensi penyusun dokumen amdal, dan / atau sertifikat auditor lingkungan hidup.

Mengacu pada Peraturan Menteri No 5 tahun 2012 tentang jenis usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan termasuk dalam kategori TIDAK Wajib AMDAL, maka cukup dengan Formulir UKL-UPL.

Mengacu pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang membidangi usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup dan Gubernur.

ADENDUM dapat dibuat apabila terdapat perubahan dari kegiatan usaha dan/ atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup. Penentuan jenis dokumen lingkungan yang harus disusun didasarkan pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan serta mendasarkan hasil penapisan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan Adendum Dokumen Lingkungan termasuk didalamnya memuat Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dengan sistematika sesuai dengan PerMen LH no 16 tahun 2012.